Suka Tulis

Travel. Culinary. Writing.

Kedudukan Hukum (Rechtspositie) Pemerintah | HAN


Garis besar pembagian hukum; Hukum Publik dan Hukum Private yang disebutkan oleh ahli hukum Romawi, Ulpianus (c 170 – 288), dalam tulisannya

Publicum ius est, quod ad statum rei romanea specta, privatum quod ad singulorum utitilatem. (hukum publik adalah hukum yang berkenaan dengan kesejahteraan negara romawi, sedangkan hukum private adalah hukum yang mengatur hubungan keluarga).

Pengaruhnya sangat besar dalam pemikiran hukum, bahkan samapi saat ini pendapat tersebut masih menjadi alat untuk mengkaji dan memahami keberadaan pemerintah dalam melakukan pergaulan hukum (rechtsverkeer). Fakta menunjukkan bahwa pemerintah di samping melaksanakan aktifitas dalam bidang hukum publik, juga sering terlibat dalam lapangan keperdataan. Dalam pergaulan hukum pemerintah sering tampil dengan twee petten atau dua kepala, sebagai wakil dari jabatan (ambt) yang tunduk pada hukum publik dan wakil dari badan hukum (rechtspersoon) yang tunduk pada hukum private.

Untuk melihat kapan administrasi negara terlibat dalam hukum publik atau hukum perdata, maka yang harus dilakukan adalah melihat lembaga yang diwakili pemerintah; negara, provinsi, kabupaten. Dalam perspektif hukum publik, negara adalah organisasi jabatan. Menurut logemann

In zijn sociale verscijningsvorm is de staat oragnisatie, een verband van fucties. Met fuctie is dan bedoeld; een omschreven werkkring in verband van het geheel. Zij heet, met betrekking tot de staat, ambt. De staat is abtenorganisatie. (Dalam bentuk kenyataan sosialnya, negara adalah organisasi yang berkenaan dengan berbagai fungsi)

Pengertian fungsi adalah lingkungan kerja yang terperinci dalam hubungannya secara keseluruhan. Fungsi-fungsi ini dinamakan jabata. Negara adalah organisasi jabatan).Bagir manan berpendapat, jabatan adalah lingkungan pekerjaan tetap yang berisi fungsi-fungsi tertentu yang secara keseluruhan mencerminkan tujuan dan tata kerja suatu organisasi.

Berdasarkan ajaran hukum keperdataan, dikenal istilah subjek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang terdiri dari manusia dan badan hukum, badan hukum sendiri terbagi dua; badan hukum publik dan badan hukum private. Menurut Chidir Ali, ada tiga kriteria untuk menentukan status badan hukum publik, diantaranya :

  • Dilihat dari pendiriannya, badan hukum itu diadakan dengan konstruksi hukum publik didirikan oleh penguasa dengan UU atau peraturan lainnya.
  • Lingkungan kerja, melaksanakan perbuatan-perbuatan publik.
  • Badan hukum itu diberikan wewenang publik seperti membuat keputusan, peraturan yang mengikat umum.
About these ads

Filed under: Ilmu Hukum, , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Arsip

Online

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 1.446 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: