HAN Heteronom dan HAN Otonom | Ilmu Hukum


Hukum Administrasi Negara Heteronom

Hukum Administrasi Negara Heteronom bersumber pada UUD, TAP MPR, dan UU. Hukum ini mengatur seluk beluk organisasi dan fungsi administrasi negara dan tidak boleh dilawan, di langgar dan tidak boleh diubah oleh administrasi negara. HAN Heteronom ini mencakup aturan tentang :

    1. Dasar-dasar dan prinsip umum administrasi negara
    2. Oraginasasi administrasi negara, termasuk juga pengertian dekonsentrasi dan desentralisasi
    3. Berbagai aktifitas dari administrasi negara
    4. Seluruh sarana administrasi negara
    5. Badan peradilan administrasi

Contoh :

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang ditetapkan oleh DPR RI oleh persetujuan Presiden.

Hukum Administrasi Negara Otonom

Hukum Administrasi Negara Otonom bersumber pada keputusan pemerintah yang bersifat sebagai UU dalam arti luas, yurisprudens dan teori. Hukum ini merupakan hukum operasional yang diciptakan oleh pemerintah dan administrasi negara sendiri. Oleh karna itu dapat diubah setiap waktu bila perlu tidak  melanggar asas kepastian hukum dan asas kepentingan umum.

Contoh :

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat yang ditetapkan oleh DPRD Aceh dan disetujui oleh Gubernur Aceh.

Tinggalkan komentar

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s