review perizinan sawit

Kesawit-sawitan


Setelah kopi, sawit adalah cara lain masyarakat umum mengingat Aceh. Siapa saja yang sedang punya banyak uang, atau yang sedang menunggu warisan. Pasti pernah terlintas ketika dulang ide untuk membuka lahan menanam sawit. Atau membeli lahan yang sudah ditanami sawit. Atau memperluas lahan sawitnya dengan sawit baru. Atau membangun pabrik sawit sebab ingin melipatgandakan rupiah, membeli mobil baru di Medan dan disemak-semakan di Banda Aceh.

Kesawit-sawitan, muncul ide untuk membangun ladang ruah mudharat itu bukan tanpa alasan. Giur ombak rupiah yang maha dahsyat sebab harga sawit relatif tinggi (beberapa saat) ditunjang dengan “kuatnya” tumbuhan itu, masa produktif relatif lama. Mantap betul untuk mendulang rupiah. Sebagai jaminan hari tua, untuk warisan anak cucu pula.

Sistemik, menanam sawit di Aceh menjadi sebuah keniscayaan. Sekilas, tidak ada yang dapat membendung tsunami sawit di Aceh, termasuk pemerintah. Sebab tidak sedikit pemilik lahan sawit yang berkantor di dinas-dinas pembantu rakyat. Pula tidak sedikit pemilik pabrik sawit yang justru benak dan pikirnya lebih banyak dihabiskan di pabrik-pabrik berdinding asbes ketimbang memerangi kemiskinan yang sejak ia lahir terus mendera rakyatnya.

Lantas kita berharap kepada orang-orang yang demikian untuk “mewaraskan” fenomena ini. Maka ibarat pungguk merindukan gerhana bulan. Terus dininabobokan oleh buai janji pemerintah. Hutan tergerus siang dan malam tanpa peduli apa imbasnya, kepada dia sendiri juga anak cucunya nanti.

Namun lantunan sumpah-serapah tidak akan memperbaiki keadaan meski sejengkal. Perlu tindak nyata dari setiap elemen masyarakat. Dari Doktor sampai pengusaha gorengan, dari aktivis sampai pengangguran harus segera rapatkan barisan. Jadikan ini sebuah kepentingan bersama, sebab ada orang yang sedang merusak “paru-paru” kita, merusak kehidupan kita semua. Jika tidak dihadapai sekarang, anak cucu kita hanya akan menjadi korban. Letak duduk juangnya adalah sekarang. Tidak bisa ditunda-tunda lagi. Tidak bisa lagi diagendakan pada urutan nomor sekian.

Review

Siapa yang paling berhak me-review perbuatan (pemberian izin) yang telah diberikan oleh pemilik titah? Ialah masyarakat secara umum. Dan pemerintah wajib mendengarkan setiap puja-puji beserta carut-marut masyarakat yang diwakilinya. Yang seharusnya dipeutimang adalah masyarakat, bukan mereka yang tidak memiliki uang pecah. Yang harus diperjuangkan adalah kepentingan rakyat, bukan pemodal. Tidak perlu menanam triliunan rupiah tapi alam menjadi ongkosnya, Aceh tidak semiskin itu hingga usaha-usaha tak layak buat pun dikerjakan.

Kayanya alam Aceh tidak dikeruk dengan cara-cara “kasar” seperti itu. Aceh terlalu cantik nun indah untuk diperlakukan tidak senonoh seperti itu. Saya pribadi tidak sudi tanah lahir dan berlindung “diperkosa” oleh manusia-manusia lapar nun serakah. Perlu kewarasan, pertimbangan, yang benar-betul. Merumuskan segala sesuatu dengan seksama, perhitungan yang matang. Jika berbentur dengan keserasian alam, tinggalkan, itu harga mati. Banyak jalan lain meraup rupiah di bumi Aceh. Sudah mengambil “keuntungan” dari alam, jangan pula merusaknya. Sebab menghindari pengrusakan fungsi alam akan lebih mudah ketimbang memperbaiki yang telah rusak. Karena alam tidak diciptakan oleh manusia. Yang paling tahu tentang alam bukan manusia.

Lantas langkah paling “mudah” yang dapat saya lakukan, “kaum” blogger adalah mengampanyekan, menginformasikan. Baik-buruk, saat ini maupun mendatang. Mainkan peran sesuai porsi akan lebih cepat menemukan efeknya. Bagi-bagi tugas, tugas merawat teras tanah suci.

Merieview berarti mempelajari, dengan mereview kita tahu sudah sejauh mana “pembiaran” yang kita biarkan. Apakah sudah saatnya berhenti. Atau justru perlu pengurangan, penghapusan sebab sudah tidak semestinya lagi. Sudah darurat. Patokannya cukup gampang, jika fungsi alam sudah terganggu, maka penyebabnya harus dihentikan plus dibatalkan izin-izin yang sebelumnya terlanjur diberikan. Tidak perlu cemas dengan ancaman pihak pemodal atawa pengusaha itu, sebab fungsi alam lebih tinggi nilainya ketimbang beberapa lembar ribuan di dompet si pemodal.

Review menjadi bahan utama untuk mengambil keputusan selanjutnya. Tanpa review, keputusan yang diambil akan nir-efek. Oleh karenanya, mereview adalah sebuah kewajiban. Sebab review juga bentuk dari tanggung jawab pemerintah kepada publik, bahwa izin yang diberikan masih dalam takaran wajar. Review menjadi penting ketika pemerintah masih bersimpati dengan alam dan rakyat. Ibarat kos- kosan, jika tidak memperhatikan keadaan kosnya saat ini, bisa dipastikan kosannya diambang kehancuran; pintu, jendela, mesin pompa air, dinding, dan lain sebagainya. Apakah pemodal itu sudah sesuai dengan izin yang diberikan. Batasan-batasan yang diwajibkan, apakah benar-benar ditaati, jika “nakal” berikan hukuman. Nah ini semua akan tampak ketika kita sudi mereview. Atau ketika saya sumbangkan sedikit waktu untuk mengampanyekan pentingnya mereview izin perkebunan sawit di Aceh.

Waktu yang paling tepat untuk melakukan review adalah saat ini. Ketika semuanya masih mungkin diperbaiki. Tidak sedikit tanah-tanah yang diharamkan oleh undang-undang justru digunakan untuk kepentingan pribadi, minimnya pengawasan menjadi motivasi bagi pemodal untuk suka-suka hati mengembangkan usahanya. Jeritan rakyat hanya bergaung di kedai-kedai kopi, tetangga ke tetangga, atau gosip ketika wirid. Efeknya tidak ada. Terus saja rakyat kekurangan air bersih, tanahnya menjadi rapuh akan longsor. Banjir sudah menjadi agenda.

Lalu bermunculan korban, kambing hitamnya adalah banjir, longsor, minim air bersih. Lantas tengku-tengku di gampong menyimpulkan ini adalah sebuah “ujian” yang harus dihadapi dengan sabar. Barangkali memang cobaan, ujian. Namun mengapa yang diuji justru “penonton”, bukan “pemain”.

Lagi-lagi perizinan menjadi benteng terakhir bagi masyarakat kecil untuk terhindar dari kemunduran, kesusahan, kepahitan. Review Izin untuk Penataan Perizinan perlu terus diperbarui, pengarsipan harus jelas dan fleksibel. Artinya terbuka untuk umum, mudah diakses oleh masyarakat. Gunanya untuk meminimalisir kecacatan-kecacatan perizinan yang mungkin timbul. Sebab tugasnya pemerintah tidak hanya memberi izin, ada 1001 tugas yang harus diemban, dalam waktu yang sama. “Bantuan” dari lapisan masyarakat perlu dilakukan, sinergisitas adalah kuncinya.

Upaya-upaya

Mengupayakan harus jelas duduk perkaranya, apa yang diupayakan, upaya apa yang harus dilakukan, dan siapa yang harus mengupayakannya. Mengingat waktu yang terbatas, maka langkah-langkah efektif plus efisien wajib dilakukan. Menginventarisasikan izin-izin yang telah diberikan agaknya perlu dilakukan untuk melihat sudah sejauh mana pemodal “bermain”. Tingkat “kenakalannya” sudah sampai tahap apa, kalau sudah menginjak-injak kepala, ya wajib “ditertipkan”.

Izin yang diberikan merupakan buah pikir dari pemerintah bersama seperangkat tim yang menangani soal dokumen-dokumen maha penting seperti Amdal. Kaji ulang. Apakah buah pikir pemerintah beserta timnya saat itu masih selaras dengan perkembangan saat ini. Jika tidak, sesuaikan. Sebab tidak selamanya buah pikir masa lalu selaras dengan perkembangan zaman saat ini.

Perlu keterkaitan pengumpulan suara untuk memberantas jarahan atas alam. Libatkan kaum perempuan dalam mendorong tata kelola hutan dan lahan, sebab tidak sedikit hak-hak mereka yang terampas imbas perkebunan monokultur ini. Hukum tanam-tuai masih berlaku sampai saat ini, api yang saat ini kita nyalakan akan kita hirup asapnya esok hari. Jika tidak pandai-pandai menjinakkan api, maka suatu saat ia akan membakar kita.

Libatkan orang-orang ahli sesuai bidangnya untuk memecahkan kesemrautan perizinan perkebunan sawit selama ini. Gelontorkan uang untuk sembuhkan alam Aceh yang terlanjur rusak. Pikirkan jalan lain untuk mengambil manfaat dari alam Aceh. Jangan sawit melulu. Apakah kita sebodoh itu sampai sawit terus menjadi sapi perah tanah rencong ini? Tidak adakah inovasi yang sifatnya ramah lingkungan. Berapa miliar sudah kita keluarkan untuk mengirim putra-putri terbaik Aceh untuk mendulang ilmu di pulau-pulau nun jauh disana. Kemana mereka? Mengapa yang dishare di alam maya hanya gaji PNS dinaikkan atau diturunkan, bentuk-bentuk rumah idaman, foto-foto di bangunan masa baholak ketika dulu diongkosi belajar. Alamak!
Review Izin untuk Penataan Perizinan

4 thoughts on “Kesawit-sawitan”

Tinggalkan komentar

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s