Arsip Kategori: Ilmu Hukum

Arbitrase

Palu Hukum
Ilustrasi

Istilah arbitrase berasal dari kata “Arbitrare” (bahasa Latin) yang berarti “kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan”. Definisi secara terminologi dikemukakan berbeda-beda oleh para sarjana saat ini walaupun pada akhirnya mempunyai inti makna yang sama.

Subekti menyatakan bahwa arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih[1]. Continue reading Arbitrase

Sistem Peralihan Surat Berharga

Surat Berharga
(Ilustrasi Surat Berharga)

Peralihan surat berharga didasari atas beberapa faktor, seperti, jual-beli, warisan, hibah, dan lain sebagainya. Surat berharga diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) Buku I Bab VI dan Bab VII (Ps: 100 – 229).
Dalam hal peralihan, 3 kalusula Surat berharga memiliki langkah yang berbeda-beda:

•    Klausula Atas Tunjuk (Aan toonder)
Klausula atas tunjuk atau yang artinya pemegang surat berharga yang akan memperoleh tagihan, tidak cukup hanya dengan membawa surat itu. Namun harus menunjukkan atau memperlihatkan kepada debitur. Continue reading Sistem Peralihan Surat Berharga

Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregels)

Ilustrasi

Pengertian Peraturan Kebijaksanaan

Peraturan kebijaksanaan adalah peraturan umum yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan berkenaan dengan pelaksanaan wewenang pemerintahan terhadap warga negara atau terhadap instansi pemerintahan lainnya dan pembuatan peraturan tersebut tidak memiliki dasar yang tegas dalam UUD dan undang-undang formal baik langsung maupun tidak langsung.
Continue reading Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregels)

Soal dan Jawaban Hukum Dagang

Soal Hukum Dagang
1.    Jelaskan tentang hubungan hukum Perdata dengan hukum Dagang dari sudut pandang sarjana dan sebutkan pasal yang membuktikan hubungan tersebut?
Jawab :

Hubungan antara Hukum Perdata dan Hukum Dagang sebagai Lex spesialis dan Lex Generalis. Hukum dagang sebagai Lex spesialis dan Hukum Perdata sebagai Lex Generalis.
Jadi hubungan keduanya sebagai Genus dan spesialis.
Pasal yang membuktikan adanya hubungan tersebut adalah : Continue reading Soal dan Jawaban Hukum Dagang